Kumpulan Berita PPNI DKI
Ikuti informasi, kegiatan, dan press release terbaru dari organisasi profesi perawat Jakarta.
Betapa tidak pentingnya TENAGA KESEHATAN ini
Rasa kecewa disampaikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam menyalurkan aspirasi pada rangkaian Dialog Nasional dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 tentang Pembangunan Kesehatan. Hal itu dikemukakan Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi saat menjadi panelis, yang dipandu Rivana Pratiwi. Namun pada sesi kedua, Paslon (02) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maupun Tim Kampanye Nasionalnya tidak hadir di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Berbeda sesi sebelumnya, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah berkesempatan langsung menyampaikan aspirasi kepada Paslon (01) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, termasuk juga Ketua DPP PPNI Bidang Pemberdayaan Politik Oman Fathurohman menyampaikan aspirasi kepada Paslon (03) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada sesi ketiga. “Perlu saya tegaskan disini, mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang menjadi konsisten dalam kepala negara yaitu presiden,” tegas Aprisunadi saat menyampaikan aspirasi. “Betapa dia (Capres-Cawapres) tidak pentingnya tenaga kesehatan saat ini, dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini, pertama,” sambung Doktor Keperawatan ini dengan nada kecewanya. “Kedua mungkin, yang saya perlu tegaskan bahwa tenaga kesehatan, banyak sekali syarat untuk menjadi seorang tenaga kesehatan, misalkan ada sertifikasi dan sebagainya,” ungkapnya. Tetapi dalam praktiknya, dimana hal itu tidak diperhitungkan bahwa sertifikasi tidak dinilai juga oleh negara, sepertinya berbeda apa yang dilakukan negara terhadap profesi lain, misalkan pada guru. “Guru begitu dapat sertifikasi, langsung diberikan juga penghargaan oleh negara. Dan tenaga kesehatan saat ini, belum diberikan,” ucapnya. Selanjutnya berkaitan pertanyaan, sebenarnya membuat dirinya menjadi bingung dikarenakan tidak adanya paslon yang hadir, seharusnya dalam hal ini ada jawaban dari paslon presiden dan wakil presiden tersebut. “Apakah kita diberikan oleh negara, dan dijamin oleh negara dalam menjalankan praktiknya, sebagai tenaga kesehatan?, kalau kita lihat bapak-ibu sekalian, saat ini perlindungan untuk tenaga kesehatan hampir tidak ada,” katanya. Sekaligus diingatkannya, berkaitan pengorbanan dari 700 Dokter dan 750 Perawat yang meninggal akibat menangani pandemi Covid-19 lalu, dimana penghargaan yang diberikan oleh negara pada waktu itu hanya secarik kertas penghargaannya. Menurutnya, dari jumlah anggota Perawat yang cukup besar dan sudah mencapai 1.2 juta ini sebenarnya mempunyai arti atas keberadaannya, namun diungkapkannya berkaitan pemberdayaan bagi Perawat belum dioptimalkan, terutama di desa-desa. “Nah, kami juga mengusulkan pemberdayaan untuk Perawat desa, sebagai suatu integral dari pelayanan kesehatan,” harapnya. Tapi sekali lagi, ditekankannya, sehubungan paslon yang tidak mendengarkan aspirasi secara langsung, Aprisunadi mempertanyakan siapa yang ingin mendengarkannya, hal ini hanya dianggap sekedar usul dan dikhawatirkannya tidak mendapatkan perhatian serius. “Masuk meja, terus masuk ke tong sampah nantinya,” sebutnya, istilah yang disampaikan berkaitan aspirasi itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, ada juga hal menjadi perhatian semua, yang juga diketahui bersama terutama dengan karir Perawat. “Belum masuk skema JKN tentang praktik keperawatan, siapa yang menjawab ini, kira kira? Ini juga membingungkan saya untuk bertanya yang sebenarnya ke paslon, tapi nggak ada (tidak hadir),” terangnya. Kemudian, Aprisunadi kembali menyayangkan atas pertemuan ini yang luar biasa, namun aspirasi yang disampaikan bersama untuk kali ini tidak didengarkan secara langsung oleh paslon. “Tim sukses, habis ini dicatat kemudian taruh dimana, saya tak mengerti,” ujarnya. Ditambahkannya, mungkin hal itu yang menjadi aspirasi, dikarenakan jika tidak langsung dijawab maka tidak ada komitmennya dari paslon tersebut, artinya seorang capres itu harus punya komitmen terhadap tenaga kesehatan. “UBL misalnya, UBL sekarang ini sangat merugikan, banyak penolakan dan sebagainya. Sebagai seorang paslon, kira kira apa janjinya terhadap kita semua?, mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya, saat mengakhiri aspirasi.
Baca Artikel
DPW PPNI DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perpajakan untuk DPD dan DPK Se-DKI Jakarta
Jakarta, 30 Juni 2025 — Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perpajakan bagi seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) se-DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Juni 2025, bertempat di Gedung PK3D Lantai 8, Jakarta. Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Jajang Solihin, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran anggota serta pelaporan keuangan secara tertib dan akuntabel, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pajak. “Transparansi adalah fondasi kepercayaan anggota. Dana iuran harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Jajang. Sementara itu, Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta, H. Maryanto, menambahkan bahwa PPNI saat ini telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki aset nyata seperti gedung dan fasilitas lainnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan memanfaatkan dana iuran untuk kepentingan anggota. “Gunakan iuran anggota untuk memfasilitasi kegiatan yang berdampak langsung, seperti webinar bekerja sama dengan Pusbangdiklat, penyediaan SKP, hingga advokasi hukum bagi anggota. PPNI kini sudah jauh berbeda dengan yang dulu,” ungkapnya. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membawakan materi penguatan organisasi dan kapasitas pengurus, di antaranya: Rizki Pebrian Pratama, yang menyampaikan materi terkait sistem informasi Keanggotaan, SIP, STR, Pemenuhan SKP, Leo Rulino dan Muzamil, yang mengupas alur penanganan hukum bagi perawat, Rachmat Sudrajat dan Cecilia, yang membahas program kesejahteraan anggota. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan DPD dan DPK se-DKI Jakarta dan menjadi bagian dari upaya DPW PPNI DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan anggota.
Baca Artikel
Prof. Irma Nurbaeti, SKp, MKep, Sp.Kep.Mat, PhD, Terpilih Sebagai Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) DK Jakarta Periode 2025-2030
Jakarta, 18 Januari 2025 – Dalam Kongres Wilayah II IPEMI DK Jakarta yang digelar pada Sabtu, 18 Januari 2025, di Aula DPW PPNI DK Jakarta, Prof. Irma Nurbaeti, SKp, MKep, Sp.Kep.Mat, PhD, secara resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) DK Jakarta untuk periode 2025-2030. Kongres yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh peserta dari pengurus lima wilayah di DKI Jakarta, serta para undangan khusus. Hadir pula perwakilan dari PP IPEMI yang diwakili oleh Wakil Ketua Dr. Atik Mustiqoh, MKep, Sp.Mat, dan DPW PPNI DK Jakarta yang diwakili oleh Ns. Muzamil, SKep, selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Pemilihan Ketua IPEMI DK Jakarta dilakukan secara aklamasi, mengingat hanya terdapat satu calon tunggal, yaitu Prof. Irma Nurbaeti. Proses pemilihan ini telah berlangsung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PPNI mengenai badan kelengkapan ikatan/himpunan. Dengan terpilihnya Prof. Irma Nurbaeti, diharapkan IPEMI DK Jakarta dapat semakin maju dalam mendukung pengembangan profesi perawat maternitas, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Beliau mengusung visi untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan maternitas di Indonesia. Kongres Wilayah II IPEMI DK Jakarta menjadi momentum penting dalam mempererat semangat persatuan dan profesionalisme perawat maternitas di DKI Jakarta.
Baca Artikel
Soft Launching Gedung Pusbangdiklat PPNI : Kebanggaan dan Persembahan dari Perawat untuk Perawat
Bekasi, 11 Desember 2024 – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dengan bangga menggelar acara soft launching Gedung Pusbangdiklat PPNI, yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum DPP PPNI, Dr. Harif Fadillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Prof. Mustikasari, Bendahara Umum, Dr. Apri Sunadi serta Para Senior PPNI. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh DPW PPNI se-Indonesia, DPD PPNI dari berbagai daerah, serta Himpunan dan Badan Seminat PPNI dari seluruh penjuru tanah air. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP PPNI menekankan bahwa gedung ini adalah hasil kerja keras seluruh perawat Indonesia. “Gedung ini dibangun oleh uang rakyat perawat, hasil dari iuran anggota, dan dana dari PPNI. Tidak ada dana dari pihak luar sedikit pun. Ini murni dari kita semua,” tegas Harif Fadillah dalam pidatonya. Lakeside Tell PPNI, yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, menghadirkan berbagai fasilitas modern dan mewah. Fasilitas yang tersedia mencakup hotel dengan kenyamanan kelas atas, ruang rapat, function hall yang representatif, serta pemandangan indah yang langsung menghadap ke danau. Gedung ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas dan kebanggaan bagi seluruh anggota PPNI. Ketua Umum DPP PPNI juga menyampaikan bahwa keberadaan Lakeside Tell PPNI menjadi bukti nyata pengelolaan dana dan aset organisasi yang baik di bawah kepemimpinannya. “Semoga warisan ini dapat dijaga dan ditingkatkan untuk generasi perawat di masa depan,” pungkasnya. Lakeside Tell PPNI diharapkan menjadi simbol sinergi, kerja keras, dan dedikasi seluruh anggota PPNI dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk profesi perawat di Indonesia. (Rizki Infokom DPW PPNI DKJ)
Baca Artikel
DPW PPNI DKI Jakarta Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Terintegrasi yang Digelar oleh DPP PPNI
Jakarta, 02 November 2024 — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DKI Jakarta turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kerja Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh DPW PPNI dari berbagai provinsi di Indonesia ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PPNI, Harif Fadillah. Kegiatan Monev kali ini turut hadir Bendahara Umum DPP PPNI, Apri Sunadi, yang menyampaikan materi mengenai pentingnya loyalitas dan kecintaan terhadap PPNI. Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta, H. Maryanto, melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa kegiatan Monev terintegrasi ini merupakan langkah nyata dalam melakukan konsolidasi, koordinasi, dan eksekusi untuk merespon kebijakan-kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Kesehatan dan aturan pelaksanaannya. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi respons terhadap dinamika nasional yang berdampak pada kesejahteraan anggota PPNI. Selain itu, Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja demi meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota. Sebagai kota global yang juga merupakan pusat pemerintahan, DPW PPNI DKI Jakarta memiliki komitmen untuk memastikan bahwa program-program kerjanya sejalan dengan DPP PPNI dan mampu mendukung ASTA CITA yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. DPW PPNI DKI Jakarta menegaskan pentingnya integritas dan keselarasan dalam menjalankan program kerja PPNI agar tetap relevan dan efektif di tengah tuntutan dan perubahan yang terjadi. Dalam harapannya ke depan, PPNI diharapkan dapat terus solid, kuat, dan tak tergoyahkan oleh berbagai isu yang mungkin dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah organisasi ini. Maryanto mengingatkan pentingnya terus berhimpun di dalam PPNI guna menjaga amanat para pendiri organisasi dalam mempertahankan persatuan. “Syarat perjuangan berhasil adalah berhimpun, syarat berhimpun adalah kuat, dan syarat kuat adalah bersatu,” ujarnya. (Red)
Baca Artikel