Jakarta, 30 Juni 2025 — Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perpajakan bagi seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) se-DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Juni 2025, bertempat di Gedung PK3D Lantai 8, Jakarta.
Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Jajang Solihin, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran anggota serta pelaporan keuangan secara tertib dan akuntabel, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pajak.
“Transparansi adalah fondasi kepercayaan anggota. Dana iuran harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Jajang.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta, H. Maryanto, menambahkan bahwa PPNI saat ini telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki aset nyata seperti gedung dan fasilitas lainnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan memanfaatkan dana iuran untuk kepentingan anggota.
“Gunakan iuran anggota untuk memfasilitasi kegiatan yang berdampak langsung, seperti webinar bekerja sama dengan Pusbangdiklat, penyediaan SKP, hingga advokasi hukum bagi anggota. PPNI kini sudah jauh berbeda dengan yang dulu,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membawakan materi penguatan organisasi dan kapasitas pengurus, di antaranya:
-
Rizki Pebrian Pratama, yang menyampaikan materi terkait sistem informasi Keanggotaan, SIP, STR, Pemenuhan SKP,
-
Leo Rulino dan Muzamil, yang mengupas alur penanganan hukum bagi perawat,
-
Rachmat Sudrajat dan Cecilia, yang membahas program kesejahteraan anggota.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan DPD dan DPK se-DKI Jakarta dan menjadi bagian dari upaya DPW PPNI DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan anggota.
Tinggalkan Balasan