58.023
Anggota
6
DPD Kota/Kab
236
DPK
12
Ikatan / Himpunan
2
Badan Kelengkapan
(Pusbangdiklat, BAPENA)
24
Mitra Kerjasama
Profil DPW PPNI
Provinsi DKI Jakarta
Pada hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022, Musyawarah Wilayah (Muswil) ke X Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) digelar secara hybrid, dengan mengusung tema “Kolaborasi Perawat bersama Rakyat, Jakarta Hebat Masyarakat Sehat”.
Dalam Muswil ini, Jajang Rahmat Solihin kembali memimpin DPW PPNI DKI Jakarta periode 2022-2027, dan pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sejumlah Susunan Personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 dilantik dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor: 035/ DPP.PPNI/SK/K.S/III/2022 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027.
Visi
"PPNI sebagai organisasi profesi yang handal, disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan disegani organisasi lain."
Misi
- 1 Penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelengkapan organisasi.
- 2 Mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktik yang aman, profesional, beretika, dan bermartabat selayaknya profesi.
- 3 Membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran organisasi.
- 4 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan keperawatan.
Layanan Digital Terintegrasi
Akses berbagai kebutuhan administratif, pembelajaran, dan informasi keperawatan dalam satu pintu secara mudah dan aman.
eOffice (Persuratan)
Sistem koordinasi dan persuratan digital terpusat dari tingkat DPW, DPD, hingga DPK.
LMS PUSBANGDIKLAT
Platform pembelajaran elearning berjenjang, modul komprehensif, dan ujian sertifikasi.
Verifikasi eSertifikat
Validasi keaslian sertifikat kegiatan PPNI secara real-time menggunakan teknologi QR Code.
Berita Terkini
Betapa tidak pentingnya TENAGA KESEHATAN ini
Rasa kecewa disampaikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam menyalurkan aspirasi pada rangkaian Dialog Nasional dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 tentang Pembangunan Kesehatan. Hal itu dikemukakan Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi saat menjadi panelis, yang dipandu Rivana Pratiwi. Namun pada sesi kedua, Paslon (02) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maupun Tim Kampanye Nasionalnya tidak hadir di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Berbeda sesi sebelumnya, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah berkesempatan langsung menyampaikan aspirasi kepada Paslon (01) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, termasuk juga Ketua DPP PPNI Bidang Pemberdayaan Politik Oman Fathurohman menyampaikan aspirasi kepada Paslon (03) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada sesi ketiga. “Perlu saya tegaskan disini, mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang menjadi konsisten dalam kepala negara yaitu presiden,” tegas Aprisunadi saat menyampaikan aspirasi. “Betapa dia (Capres-Cawapres) tidak pentingnya tenaga kesehatan saat ini, dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini, pertama,” sambung Doktor Keperawatan ini dengan nada kecewanya. “Kedua mungkin, yang saya perlu tegaskan bahwa tenaga kesehatan, banyak sekali syarat untuk menjadi seorang tenaga kesehatan, misalkan ada sertifikasi dan sebagainya,” ungkapnya. Tetapi dalam praktiknya, dimana hal itu tidak diperhitungkan bahwa sertifikasi tidak dinilai juga oleh negara, sepertinya berbeda apa yang dilakukan negara terhadap profesi lain, misalkan pada guru. “Guru begitu dapat sertifikasi, langsung diberikan juga penghargaan oleh negara. Dan tenaga kesehatan saat ini, belum diberikan,” ucapnya. Selanjutnya berkaitan pertanyaan, sebenarnya membuat dirinya menjadi bingung dikarenakan tidak adanya paslon yang hadir, seharusnya dalam hal ini ada jawaban dari paslon presiden dan wakil presiden tersebut. “Apakah kita diberikan oleh negara, dan dijamin oleh negara dalam menjalankan praktiknya, sebagai tenaga kesehatan?, kalau kita lihat bapak-ibu sekalian, saat ini perlindungan untuk tenaga kesehatan hampir tidak ada,” katanya. Sekaligus diingatkannya, berkaitan pengorbanan dari 700 Dokter dan 750 Perawat yang meninggal akibat menangani pandemi Covid-19 lalu, dimana penghargaan yang diberikan oleh negara pada waktu itu hanya secarik kertas penghargaannya. Menurutnya, dari jumlah anggota Perawat yang cukup besar dan sudah mencapai 1.2 juta ini sebenarnya mempunyai arti atas keberadaannya, namun diungkapkannya berkaitan pemberdayaan bagi Perawat belum dioptimalkan, terutama di desa-desa. “Nah, kami juga mengusulkan pemberdayaan untuk Perawat desa, sebagai suatu integral dari pelayanan kesehatan,” harapnya. Tapi sekali lagi, ditekankannya, sehubungan paslon yang tidak mendengarkan aspirasi secara langsung, Aprisunadi mempertanyakan siapa yang ingin mendengarkannya, hal ini hanya dianggap sekedar usul dan dikhawatirkannya tidak mendapatkan perhatian serius. “Masuk meja, terus masuk ke tong sampah nantinya,” sebutnya, istilah yang disampaikan berkaitan aspirasi itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, ada juga hal menjadi perhatian semua, yang juga diketahui bersama terutama dengan karir Perawat. “Belum masuk skema JKN tentang praktik keperawatan, siapa yang menjawab ini, kira kira? Ini juga membingungkan saya untuk bertanya yang sebenarnya ke paslon, tapi nggak ada (tidak hadir),” terangnya. Kemudian, Aprisunadi kembali menyayangkan atas pertemuan ini yang luar biasa, namun aspirasi yang disampaikan bersama untuk kali ini tidak didengarkan secara langsung oleh paslon. “Tim sukses, habis ini dicatat kemudian taruh dimana, saya tak mengerti,” ujarnya. Ditambahkannya, mungkin hal itu yang menjadi aspirasi, dikarenakan jika tidak langsung dijawab maka tidak ada komitmennya dari paslon tersebut, artinya seorang capres itu harus punya komitmen terhadap tenaga kesehatan. “UBL misalnya, UBL sekarang ini sangat merugikan, banyak penolakan dan sebagainya. Sebagai seorang paslon, kira kira apa janjinya terhadap kita semua?, mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya, saat mengakhiri aspirasi.
Baca Selengkapnya
DPW PPNI DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perpajakan untuk DPD dan DPK Se-DKI Jakarta
Jakarta, 30 Juni 2025 — Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perpajakan bagi seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) se-DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Juni 2025, bertempat di Gedung PK3D Lantai 8, Jakarta. Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Jajang Solihin, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran anggota serta pelaporan keuangan secara tertib dan akuntabel, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pajak. “Transparansi adalah fondasi kepercayaan anggota. Dana iuran harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Jajang. Sementara itu, Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta, H. Maryanto, menambahkan bahwa PPNI saat ini telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki aset nyata seperti gedung dan fasilitas lainnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan memanfaatkan dana iuran untuk kepentingan anggota. “Gunakan iuran anggota untuk memfasilitasi kegiatan yang berdampak langsung, seperti webinar bekerja sama dengan Pusbangdiklat, penyediaan SKP, hingga advokasi hukum bagi anggota. PPNI kini sudah jauh berbeda dengan yang dulu,” ungkapnya. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membawakan materi penguatan organisasi dan kapasitas pengurus, di antaranya: Rizki Pebrian Pratama, yang menyampaikan materi terkait sistem informasi Keanggotaan, SIP, STR, Pemenuhan SKP, Leo Rulino dan Muzamil, yang mengupas alur penanganan hukum bagi perawat, Rachmat Sudrajat dan Cecilia, yang membahas program kesejahteraan anggota. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan DPD dan DPK se-DKI Jakarta dan menjadi bagian dari upaya DPW PPNI DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan anggota.
Baca Selengkapnya
Prof. Irma Nurbaeti, SKp, MKep, Sp.Kep.Mat, PhD, Terpilih Sebagai Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) DK Jakarta Periode 2025-2030
Jakarta, 18 Januari 2025 – Dalam Kongres Wilayah II IPEMI DK Jakarta yang digelar pada Sabtu, 18 Januari 2025, di Aula DPW PPNI DK Jakarta, Prof. Irma Nurbaeti, SKp, MKep, Sp.Kep.Mat, PhD, secara resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) DK Jakarta untuk periode 2025-2030. Kongres yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh peserta dari pengurus lima wilayah di DKI Jakarta, serta para undangan khusus. Hadir pula perwakilan dari PP IPEMI yang diwakili oleh Wakil Ketua Dr. Atik Mustiqoh, MKep, Sp.Mat, dan DPW PPNI DK Jakarta yang diwakili oleh Ns. Muzamil, SKep, selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Pemilihan Ketua IPEMI DK Jakarta dilakukan secara aklamasi, mengingat hanya terdapat satu calon tunggal, yaitu Prof. Irma Nurbaeti. Proses pemilihan ini telah berlangsung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PPNI mengenai badan kelengkapan ikatan/himpunan. Dengan terpilihnya Prof. Irma Nurbaeti, diharapkan IPEMI DK Jakarta dapat semakin maju dalam mendukung pengembangan profesi perawat maternitas, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Beliau mengusung visi untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan maternitas di Indonesia. Kongres Wilayah II IPEMI DK Jakarta menjadi momentum penting dalam mempererat semangat persatuan dan profesionalisme perawat maternitas di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPusat Unduhan
Dokumen & Pedoman Tata Kelola Organisasi PPNI
-
UnduhPEDOMAN
Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Edisi III
6.34 MB | 22 Kali
-
UnduhPEDOMAN
Pedoman Sumpah Perawat Indonesia
1.10 MB | 24 Kali
-
UnduhPEDOMAN
Pedoman Penelitian Keperawatan Indonesia
1.04 MB | 18 Kali
-
UnduhPEDOMAN
Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri
1.30 MB | 18 Kali
-
UnduhPEDOMAN
Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
691.15 KB | 16 Kali